Yogyakarta, medianasional.id – Bupati Bungo H Mashuri SP ME menghadiri acara Kongres Nasional Transmigrasi tahun 2019 di Graha Sabha Pramana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
Kongres Nasional Transmigrasi ini berlangsung pada tanggal 16 – 17 September 2019 Mendes PDTT Eko Putro Sandjojo, peserta sebanyak 300 orang dan 1.200 partisipan yang terdiri dari Kementerian/Lembaga, Gubernur, Bupati, Perguruan Tinggi, Kepala Dinas Provinsi dan Kabupaten, Komisi V – DPR RI, Media Massa, Mitra Kerja di Kawasan Transmigrasi, , Tim Advisor Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi, serta Pemantik dan Pembahas dalam Focus Group Discussion (FGD) I, II, dan III.
Adapun agenda dalam Acara Kongres Nasional Pembangunan Transmigrasi 4.0 ini meliputi Video Conference, Pameran Aplikasi Sistem Informasi Peta Terpadu Kawasan Transmigrasi (SIPUKAT), dan Pameran Digital di Graha Sabha Pramana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Video Conference pertama ini akan berlangsung dengan Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat dan Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Dialog ini akan membahas tentang kemajuan apa yang sudah diraih di lokasi transmigrasi dengan transmigran disana dan para stakeholder terkait.
Pihak lain juga ikut berpastisipasi dalam persiapan teknis Kongres Nasional Pembangunan Transmigrasi 4.0 ini, seperti perwakilan PT. Telkom yang akan membantu dan memastikan infrastruktur memadai ketika berlangsungnya dialog lewat Video Conference, Pusat Data dan Informasi (PUSDATIN) Kemendes PDTT juga turut memastikan endpoint dan supporting device kebutuhan Video Conference, dan Bank BNI yang memang sudah bekerja sama dengan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi akan membantu berupa alat kebutuhan pameran seperti LCD dan Goodie Bag (souvenir).
Saat membuka Kongres Nasional Transmigrasi Indonesia di Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo mengatakan pengembangan kawasan transmigrasi juga harus memanfaatkan perkembangan teknologi industri 4.0. Ia menepis anggapan ketidakmampuan transmigran bersaing di era tersebut.
“Ada yang mencibir bagaimana memulai 4.0 di daerah transmigrasi. Mereka salah. Teknologi 4.0 adalah bagaimana menggunakan teknologi tersebut agar menjadi lebih produktif dan gampang, sehingga orang yang tidak memiliki knowledge (pengetahuan) juga bisa memanfaatkannya untuk produktivitas lebih baik,” terangnya.
Dilanjutkan Eko bahwa gross domestic product (GDP) Indonesia yang makin meningkat mendorong pemerintah untuk melakukan reformulasi program transmigrasi. Reformulasi tersebut dilakukan dengan model bisnis kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan swasta.
“Kita tidak bisa pakai paradigma lama karena zamannya berbeda. Saat program transmigrasi pertama diluncurkan, GDP per kapita Indonesia di bawah USD 10. Sekarang GDP per kapita sudah USD 4.000. Diperkirakan tahun 2045 GDP sudah USD 20.000. Kita perlu dorong model-model transmigrasi yang kolaboratif, jadi tidak dari sisi pemerintah saja,” ujar Eko dalam keterangan tertulis, Selasa (17/9/2019).
Menurut Eko, program transmigrasi telah berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi di luar Jawa. Meski demikian, tantangan program transmigrasi saat ini lebih besar mengingat kebutuhan transmigran masa lalu dan saat ini jauh berbeda. Tak hanya rumah, lahan pertanian, dan biaya hidup sementara, transmigran juga butuh model bisnis baru yang dapat memberikan nilai tambah bagi transmigran.
“Dulu yang penting bisa dipindahkan dari daerah padat ke daerah yang membutuhkan. Transmigran diberikan sandang, pangan, papan sudah cukup. Saat ini tidak hanya cukup hanya itu. Mereka ingin anaknya sekolah sampai perguruan tinggi, hidup layak seperti masyarakat menengah di perkotaan,” ujarnya.
Untuk itu, Eko meminta peserta Kongres Nasional Transmigran dapat merumuskan model yang bisa memberikan benefit lebih besar kepada transmigran. Jika tidak ada benefit lebih yang diberikan kepada transmigran, ia khawatir para transmigran pulang ke kampung halaman atau melakukan urbanisasi ke kota.
“Semoga kongres ini bisa menciptakan model bisnis baru untuk transmigrasi, untuk menjawab tantangan-tantangan besar kita di masa akan datang,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Rektor Bidang Perencanaan Keuangan dan Sistem Informasi UGM Supriyadi mengatakan UGM aktif berpartisipasi membangun desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi sejak 1970-an. Salah satu partisipasi tersebut adalah dengan mengirimkan lebih dari 8.000 mahasiswa kuliah kerja nyata (KKN) setiap tahunnya.
Bupati Bungo H Mashuri SP ME mengatakan bahwa kegiatan ini diikuti oleh seluruh Gubernur, Bupati, Kadis terkait dan lainnya menghadiri Kongres Nasional Transmigrasi tahun 2019 di UGM Yogyakarta. Dimana dengan kegiatan ini Kabupaten Bungo secara khusus dapat menerapkan dan menindaklanjuti apa yang di dapat disini.
Sistem informasi Teknologi 4.0 adalah bagaimana menggunakan teknologi tersebut agar menjadi lebih produktif dan gampang, sehingga orang yang tidak memiliki pengetahuan juga bisa memanfaatkannya untuk produktivitas lebih baik serta menciptakan model bisnis baru untuk transmigrasi, untuk menjawab tantangan-tantangan besar kita di daerah transmigrasi di masa yang akan datang,” tutupnya.
Kadis Tenaga Kerja dan Transmigrasi Bungo Ir.Hj Anna Lukita MM kepada media ini melalui telepon selular mengatakan bahwa hari ini tanggal 17 September 2019 dirinya bersama Bupati Bungo menghadiri kongres nasional transmigrasi tahun 2019 di UGM Yogyakarta.
“Iya benar, hari ini tanggal 17 September 2019 saya bersama Bapak Bupati Bungo H Mashuri SP ME menghadiri kongres nasional transmigrasi tahun 2019 di UGM Yogyakarta,” terangnya.
Dikatakannya kegiatan ini intinya merubah pola pikir dan pola tindak dimana program transmigrasi ke depan harus berbicara kawasan dimana pengembangan SDM dan SDA perencanaannya harus bersifat pemanfaatan teknologi dan media sehingga ke depan mampu meningkatkan daya saing dan kemandirian sehingga memberi kontribusi untuk peningkatan ekonomi nasional,” tutup Anna Lukita. (fa)
