Bungo, medianasional.id – Bupati Bungo H Mashuri SP ME menghadiri acara pelantikan dan pengukuhan pengurus Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (DPC APDESI) Kabupaten Bungo periode 2023-2028 yang diadakan di Ball room Amaris Hotel Selasa, 7/02/2023.
Acara pelantikan tersebut dilakukan oleh Ketua DPD provinsi Jambi Samsulfuad, SH.
Dalam sambutannya Samsulfuad mengatakan Apdesi ini adalah wadah untuk berkordinasi dan silaturahmi antar kepala desa dan, Apdesi ini jangan dijadikan jabatan politik serta saya yakin bang Marjohan dan kawan-kawan bisa menjaga marwah Apdesi ini di kabupaten bungo,” kata Samsul.
Untuk diketahui bersama bahwa hasil Muscab APDESI kabupaten bungo beberapa waktu yang lalu bahwa Marjohan Datuk Rio Leban terpilih sebagai ketua APDESI kabupaten bungo periode 2022-2027.
Bupati Bungo H Mashuri SP ME dalam arahannya mengatakan pada kesempatan yang baik ini kami sangat bangga bisa hadir menyaksikan pelantikan pengurus DPC APDESI Kabupaten Bungo masa bakti 2023- 2028,”ucapnya
Ini adalah momen yang baik bagi kita untuk bersilaturahmi bertatap muka dan juga hadir pengurus DPC se kabupaten/kota Provinsi Jambi dan juga DPD apdesi provinsi Jambi, ini adalah kegiatan yang strategis dan saya berharap selesai kegiatan ini tentu DPC Apdesi kabupaten bungo bisa berkordinasi dengan seluruh stekholder yang ada kemudian menjalankan program program kerja APDESI lima tahun ke depan,” katanya.
Yang paling penting walaupun di Apdesi ini sudah terbentuk mantap, jangan pula lupa dengan desanya, nanti sudah menjadi pengurus apdesi, tidak ada lagi di desanya bisa kacau nantinya, tujuannya, bagaimana kita memajukan desa yang intinya disini lah kita tempat berkumpul, mencari informasi mana yang bagus desanya terdengar dan direkomendasikan kejar dan contohkan yang baiknya, jangan dibanding bandingkan lagi,” ujarnya.
Ke depan kita dihadapkan dengan bagaimana desa ini sudah menjadi desa yang maju berbasis digital, berbasis elektronik dan itu tidak bisa kita pungkiri , tidak bisa kita hindari, mau tidak mau kalau desa sudah wajib itu, ada kriteria desa paripurna, desa mandiri, desa maju dan lain sebagainya, itulah kriteria kriteria desa untuk mengukur keberhasilan pencapaian suatu desa,” tuturnya lagi.
Tentu ini menjadi tanggungjawab di desa menjadi tanggung jawab Datuk Rio, ini juga tidak bisa hanya mengandalkan Datuk Rio saja, tentu membutuhkan kerjasama, dukungan seluruh stakeholder yang ada, baik secara berjenjang kepemerintahan nya baik dari pemerintahan provinsi maupun kabupaten maupun kecamatan maupun sampai ke desa dan itu penting untuk kita bersinergi dalam emajukan desa,” paparnya lagi.
Nah, sekarang bagaimana kita memilih dari yang paling penting yang kita harapkan untuk kemajuan desa kita tersebut, tidak bisa semua program dilakukan Datuk Rio atau kepala desa, begitu pemerintah kabupaten bungo, tidak bisa semua kta bagi rata untuk membangun ini, harus ada prioritas yang harus ingin capai, nah untuk itu memang dengan anggaran dengan sumberdaya yang terbatas maka kita harus memilah-memilih dan ini dituangkan di dalam kabupaten rencana jangka menengah daerah (RPJMD) dan RPJMD dusun untuk di di desa, tidak usah banyak kegiatan tapi tapi menyentuh harus pokus disitu,”
Tentu dua tahun ini menjadi pelajaran unyuk kita bersama, dalam dua thun ini kita susah sekali, baik APBD provinsi, kabupaten maupun desa bahkan datuk rio ngeluh desanya tidak bisa lagi bayar gaji perangkat desanya karena diatur sedemikian rupa dana yang boleh untuk honor bukan dari DD dari DAU ini yang menjadi persoalan kita di desa, intinya kita harus berpikir keras bagaimana desa kita bisa mandiri dan fokus membangun desa kita,” tegasnya.
Bupati bungo juga mengingatkan bahwa untuk pokus kita untuk membangun kabupaten bungo dalam lima tahun kedepan ada 4 pilar pokus kita pertama, bungo menjadi pusat pendidikan diwilayah barat ini, yang kdua, kita dorong bungo menjadi pusat rujukan kesehatan di wilayah barat kita mempunyai RSUD yang bertipe B yang sekelas dengan kota lainnya,” tutupnya. (fa)
