Lombok Barat – Pembangunan rumah subsidi di Desa Mesanggok masih proses izin TKPRD. ketika di telusuri terkait informasi izin yang beredar dibawah bahwa PT. Sandia masih tahap rekomendasi dari kepala Desa Mesanggok dan pihak kecamatan akan meneruskan ke Dinas terkait. Menelusuri kebenaran rekomendasi tersebut media turun mengkonfirmasi kepala Desa Mesanggok kecamatan Gerung kabupaten Lombok Barat.
” Nah untuk terkait izin rekomendasi pembangunan BTN masih tahap proses TKPRD, dan ini belum berjalan diduga masih ada masalah warga setempat yang harus di selesaikan secara baik-baik untuk berlangsung pembangunan perumahan tersebut, “tutur Kades Mesanggok Sahbandi di depan rekan Media
Camat Gerung Mulyadi mengatakan, untuk pembangunan BTN yang di mesanggok berkasnya masih proses izin rekomendasi masih tahap TKPRD, namun diduga terjadi gejolak di bawah dengan masyarakat sehingga dilakukan mediasi bersama pihak Desa, Kadus, warga setempat untuk mencari benang merah titik permasalahannya.
” Tadi malam kita lakukan mediasi bersama warga terkait keganjalan sebelum berjalannya proses pembangunan BTN di Mesanggok dan menunggu surat izin, kami akan menghubungi Sekda Lobar untuk menahan izin rekomendasi TKPRD pembangunan BTN Mesanggok, kita akan Fokus sama penyelesaian maslah yang di bawah dulu baru kita lanjut untuk TKPRD,” Tegasnya
L. Marjan Direktur Eksekutif KADIN Lobar menilai bahwa pembangunan BTN sebelum berjalan alangkah baiknya untuk melakukan tahapan proses rekomedasi izin TKPRD baik dari Desa Camat Dinas terkait agar tidak terjadi gejolak kepada masyarakat setempat.
“Bagaimana kalau ditengah jalan pembangunan ini hentikan karena konflik terjadi tentu akan menimbulkan kerugian kepada pihak developer, selesaikan semua izin terlebih dahulu dan gejolak yang terjadi dibawah baru proses pembangunan dilaksanakan. Kalau persoalan ini tidak di minimalisir sejak awal tentu akan berdampak pada stabilitas Keamanan di sekitar lokasi pembangunan” Tegasnya.
Perlu menjadi perhatian dan pertimbangan dalam kelanjutan proses perizinan oleh OPD terkait untuk menjaga hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi tentu dampak sosialnya sangat besar ditengah masyarakat.
“Maka saya mengingatkan kepada Camat, Kepala Desa dan Bhabinkamtibmas untuk memastikan dibawah sudah tidak ada lagi gejolak baru, untuk sementara izin rekomendasi perumahan itu di Cabut” tutup Lalu Marjan.
