Kampar, medianasional.id – Sejumlah orang tua wali murid dari berbagai sekolah di Kecamatan Kuok, Kabupaten Kampar merasa keberatan anak mereka diberi imunisasi campak atau Measles dan Rubella (MR) dengan alasan vaksin tersebut dikhawatirkan palsu atau tidak memiliki sertifikat halal.
Kekhawatiran orang tua ini muncul seiring dengan program imunisasi massal untuk wilayah Kabupaten Kampar, Provinsi Riau.
Terkait hal tersebut kepala puskesmas Kecamatan Kuok mengadakan musyawarah dengan sejumlah kepala sekolah, diantaranya SD sampai dengan SMP sederajat di aula Puskesmas Kecamatan Kuok, pada hari Sabtu (04/08/2018).
Dalam acara musyawarah tersebut dipimpin langsung oleh kepala puskesmas Kuok, dr. Zulhendra Das’at, didampingi bidan pelaksana lapangan, dan tampak dihadiri juga oleh Camat Kuok, Drs. Darusmar. MSi, serta beberapa Kepala Desa Kecamatan Kuok, Kepala Sekolah SD sampai SLTP sederajat beserta guru – guru lainya.
Sebelum musyawarah dilaksanakan, wartawan medianasional.id konfirmasi langsung dengan kepala Puskesmas kuok di ruang kerjanya mengatakan, “Berdasarkan pesan whatsapp dari kementrian kesehatan dengan MUI pada tanggal 3 Agustus kemarin kita sepakat untuk menunda. Karena dari ajakan hasil pertemuan tersebut juga meminta kementrian kesehatan agar pelaksanaannya menunggu penjelasaan kementrian kesehatan dan MUI berikutnya.
“Harapan kita kalau program dari pemerintah ini dapat kita jalankan, tetapi kita jalankan tentu dengan tidak menimbulkan bermacam polemik. Jadi kalau selama ini sertifikat halalnya tidak ada, kami minta kedepannya agar ada sertifikat halalnya dari MUI. Setelah itu baru kita laksanakan, jadi kita bekerja aman,” ujarnya.
Selanjutnya usai acara musyawarah dilaksanakan Camat Kuok, Drs, Darusmar MSi, saat dikonfirmasi mengatakan, “dengan hasil rapat / musyawarah yang baru kita laksanakan di aula kantor puskesmas Kuok ini, bahwa seluruh peserta rapat tersebut sudah sepakat untuk menunda pelaksanaan imunisasi ini di Kec. Kuok.
Karena ada himbauan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang sudah konsultasi ke Menteri Kesehatan Republik Indonesia (Menkes) RI, dan ada juga desakan dari masyarakat,” ujarnya.
Reporter : Robinson Tambunan
Editor : Dian F
