Ternate, Medianasional.id – Yusri A. Boko, M.Pd dosen STKIP menilai perihal pemberitaan Bapak Muhtar Somaila, anggota dewan terpilih Kabupaten HALSEL dapil Obi hendak ketemu dengan wakil Bupati tapi beliau justru diarahkan untuk bertemu dengan ajudan Bupati Halmahera Selatan sebagai sebuah bentuk menganaktirikan aspirasi dari rakyat Obi.
Bagi Yus, akrab Yusri mengatakan kalau Bupati tidak ada maka yang menjalankan tugas Bupati adalah wakil Bupati. Namun, yang terjadi lain dari itu, pak Muhtar Somaila punya itikad baik untuk ketemu dengan wakil Bupati (pak Iswan) agar menyampaikan masalah-masalah yang terjadi di Pulau Obi.
“Salah satunya, yakni ketidak efektifan Kantor Camat Obi Barat karena pegawainya malas berkantor, kalau pak camat sendiri yang berkantor kan sangat disayangkan, karena fungsi administrator menghambat kerja-kerja perencanaan lainnya. Dan ini menjadi keluhan masyarakat,”jelas dosen STKIP Kie Raha itu. Senin (30/09/19) melalui rilis resminya.
Lanjut Yus mengatakan Muhtar Somaila itu dipilih oleh masyarakat Obi, maka itu menjadi tanggung jawab beliau walaupun belum dilantik.
“Ibarat dalam teori kepemimpinan beliau menerapkan “tipe kepemimpinan alternatif”. Buktinya ada beberapa jalan desa di Obi yang beliau buat, walaupun cuma sirtu tapi tidak menggunakan APBD, atau kata lain melalui uang Pemda Halsel,”cetusnya.
Yusri sangat menyesalkan dengan adanya berita tersebut menyangkut sikap bupati karena Masyarakat Pulau Obi sudah jelas merasa dianaktirikan.
“Sekelas putra Obi asli pun Pemda Halsel tidak dengar, bukan jadi rahasia umum lagi kalau percepatan pembangunan Obi terkendala karena persoalan ketidak pedulian Pemda,”sesalnya.
Yusri menerangkan bahwa apa yang hendak disampaikan Muktar Sumalia adalah representase rakyat Obi.
“Di Obi sangat kompleks masalahnya antaranya akses jaringan TELKOMSEL yang selalu rusak, jalan desa Sambiki ke Jiko Tamo yang rusak, Jembatan Kampung Buton dan keluhan lain, misalnya rekruitmen tenaga kerja lokal disalah satu perusahaan swasta, beberapa bulan yang lalu yang tidak mengiyakan rekomendasi Kepala Desa dan bongkar muat tenaga kerja langsung dari Bacan ke Kawasi sehingga menghambat perputaran ekonomi masyarakat Jikotamo,”sebut Yusri.
Yusri mengatakan jika permasalahan ini tidal bisa di galangkan alangkah baiknya pemda Halsel segera mejadikan Obi sebagai Daerah Otonomi Baru.
“Nah inikan masalah, kalau pak Bupati dan wakil Bupati tidak mampu urus Pulau Obi maka koordinasi ke DPRD dan Pemprov untuk dibentuk kembali PANSUS DOB (Daerah Otonomi Baru), biar praktis. Ini orang datang baik-baik malah arahkan ke ajudan, ironis memang kalau kita bicara soal pemberian pelayanan Pemda Halsel secara proposional,”kata Majelis Pembina Komite Perjungan Rakyat Obi (KPRO) itu,” pungkasnya.
Safrin
