Jakarta, medianasional.id – Dalam Kontestasi demokrasi pada Pemilihan Walikota dan Wakil Wali Kota Ternate ini, menjadi bagian penting untuk menentukan masa depan 5 Tahun yang akan datang untuk Kota Ternate, tetapi kita semua harus jujur dan memilah pemimpin pro rakyat sehingga keberadaan calon yang memiliki keterlibatan aktif dalam dugaan kasus Korupsi harus diselidiki oleh lembaga super bodi seperti KPK.
Koordinator Sentral Koalisi Anti Korupsi Maluku Utara Jakarta (SKAK-MALUT-JKT), M. Reza A. S menyampaikan perihal tersebut tentunya penegak hukum harus memerangi Korupsi, karena telah menjadi komitmen lembaga KPK dengan memerlukan dukungan Rakyat dalam rangka menyelamatkan Keuangan Daerah dan Keuangan Negara.
Disampaikan pula bahwa problem di kota Ternate jika diteliti lebih jauh, melalui BPKP Propinsi dalam hasil audit Provinsi Maluku Utara, nomor: PE.03.03/SR-1016/PW33/5/2022, tertanggal 07 Juli 2022, ternyata terdapat banyak temuan.
“Apalagi Dalam hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara tertanggal 7 Juli 2022, ditemukan adanya penyalahgunaan pengelolaan dana sebesar Rp 22,85 miliar, yang merugikan negara kurang lebih Rp 7 miliar, ” Sebut Eza.
Ia bahkan menambahkan bawah dalam Kasus tersebut, telah terjadi saat Wali Kota Ternate, M Tauhid Soleman menjabat Komisaris di 3 BUMD. “Pada periode 2015-2019, penyetoran modal oleh Pemkot Ternate kepada PT BPRS Bahari Berkesan, parahnya tidak tercatat dalam laporan keuangan BPRS BB, monopoli semacam ini adalah bentuk praktek merauk keuntungan selama 3 tahun, bahkan diduga menerima gaji 180.000.00,” Tutur eza kembali.
“Semacam ada yang ganjil Keuangan daerah yang di gelontorkan tidak tercatat dalam laporan keuangan, ini artinya ada dugaan manipulatif yang terstruktur dan tersistematis yang perlu untuk di ungkap, ” Tegasnya.
“Tentunya kita mengetahui bahwa M. Tauhid Suleman juga sebagai mantan Walikota ternate yang saat ini mencalonkan diri sebagai kontestan Walikota ternate, dari sini kita juga bertanya-tanya sekebal apa M. Tauhid Suleman, sehingga sulit ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), ” Sambung Eza.
Masyarakat Kota ternate bahkan minta melihat kebobrokan dengan pengelabuan yang di ciptakan seakan-akan Kota Ternate tidak ada masalah apa-apa, tetapi tidak bagi Intelektual organik aktivis Pergerakan yang akan terus menggemakan perlawanan bagi para pejabat yang korup. ‘toh kita tidak sedang membuang issu murahan yang berhaluan pada sentimen belaka di tengah situasi adanya kontestasi demokrasi yang akan berlangsung pada 27 November 2024, tetapi ini murni fakta dari data hasil Audit BPKP Propinsi Provinsi Maluku Utara, yang suda kami laporkan secara resmi pada 25 Juli 2024, tentu kami akan terus mempresur sehingga ada titik terang kepastian hukum, minimal KPK dapat memanggil dan memeriksa M.Tauhid Suleman untuk dimintai keterangan , apalagi saat ini kita meyakini pada era rezim terkini, presiden RI ke 8 memperlihatkan taringnya memerangi korupsi, maka kami yakin lembaga KPK juga tidak akan tebang pilih, intinya hal itu suda terlihat dan nyata bersih-bersih pada pejabat elit nasional yang korup telah dilangsungkan luar biasa, meskipun yang terlihat baru saja lembaga seperti Kejagung RI, tetapi kita juga akan menagih komitmen pemberantasan Korupsi melalui lembaga KPK, yang di Era yang lalu hanya berorentasi pada OTT, ” Eza mengakhiri.
