Ruwet, Carut Marut dan Bobroknya Administrasi Pengelolaan Keuangan 7 Desa di Wilayah Kec. Paninggaran Kabupaten Pekalongan

1185 views

Kajen – medianasional.id

Rusaknya tata kelola administrasi penyelenggaraan keuangan desa diduga kuat terjadi secara serentak dan disengaja oleh para oknum pemangku wilayah (kepala desa) di 7 desa di kecamatan Paninggaran yang belum tertib andministrasi atau belum ada RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) diantaranya:

1. Desa Tenogo
2. Desa Domiyang
3. Desa Werdi
4. Desa Winduaji
5. Desa Bedagung
6. Desa Kaliombo
7. Desa Tanggeran

Dari 7 desa tersebut, menjadi catatan merah kebobrokan serta carut marutnya administrasi penyelenggara tata kelola keuangan desa, sehingga hal ini menjadi gambaran kebobrokan mental maupun akhlak oknum kepala desa sebagai pemangku wilayah.
Sangat dimungkinkan tujuannya satu mencari keuntungan sebesar -besarnya guna memperkaya diri. Senin, 28/12/20.

Walaupun pelaksanaan kegiatan telah dilaksanakan namun dugaan kuat tidak sesuai RABdes, Siskudes dan SPJ tata kelola keuangan desa. Indikasi molornya waktu pembuatan RPJMDes justru diduga kuat menjadi celah manipulasi data pengelolahan keuangan desa.

Di rasa makin parah, fatal terkait pembuatan administrasi tata kelola keuangan 7 desa yang ada di kecamatan Paninggaran, tentunya hal ini sangat di sesalkan, karena kondisi bangsa yang masih dalam masa pandemi covid -19, masih saja ada praktek -praktek kecurangan terjadi tanpa melihat situasi dan kondisi bangsa.

Lambatnya penyelesaian pembuatan laporan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) sangat sarat dengan manipulasi administrasi pengelolaan keuangan desa. Parahnya 7 Desa yaitu Tenogo, Domiyang, Werdi, Winduaji, Bedagung, Kaliombo, Tanggeran
semuanya masuk di wilayah kecamatan Paninggaran nampak kompak, dan disengaja menunda – nunda pembuatan RPJMDes, hingga realisasi SPJ juga belum terselesaikan.

Dugaan pelanggaran hukum penggunaan dana desa hingga pembuatan administrasi tata kelola dana desa tidak terbantahkan lagi. Fatalnya carut marut tata kelola keuangan desa di 7 desa di wilayah kecamatan Paninggaran sudah berjalan cukup lama kurang lebih 1 tahun hingga penutupan akhir tahun 2020 belum juga terselesaikan.

Indikasi molornya realisasi SPJdes (Surat Pertanggung Jawaban Desa) di karenakan belum adanya RPJMDES (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) Th. 2020, yang dilihat penuh syarat kecurangan penyelenggaraan tata kelola keuangan desa.

Apakah hal ini hanya akan menjadi buah bibir, sehingga akan berlalu tanpa ada tindakan konkrit dari aparat penegak hukum. Guna menggali tabir terkait kebobrokan carut marut administrasi pengelolahan keuangan desa yang diduga telah merugikan negara ratusan juta rupiah hingga milyaran rupiah.

Tim awak Media Nasional mencoba mengkonfirmasi kepada warga inisial C, dalam keterangannya ia mengatakan “tidak heran kalau pemerintah desa berbuat demikian karena disini jauh dari monitoring, sehingga hasil pengaspalan ala kadarnya jauh dari yang diharapkan warga, bahkan salah satu contoh kemarin disaat pengaspalan tidak nampak barang bukti drum bekas dilokasi,”beber C di saat memberikan keterangan kepada pihak awak Media Nasional.

Lanjutnya, ia menambahkan hilangnya drum sebagai barang bukti, banyaknya aspal yang telah digunakan, justru makin mengesankan ada sesuatu yang ditutup – tutuppi, seakan akan takut diketahui warga, dan utamanya mungkin karena jarak tempuh dari dinas atau instansi yang mengawasi, jadi bekerjanya pemerintah desa ngawor seenaknya saja, tanpa mengutamakan kualitas hasilnya,”ungkap C.

Dalam kaitan ini media melihat adanya kelalian dan ketidak tegasan Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Paninggaran dalam melakukan pengawasan dan monitoring penyelenggaraan tata kelola keuangan desa yang tertib, teratur sesuai dengan tanggung jawabnya.

Carut marut serta lambannya proses realisasi pembuatan SPJ desa menjadi cacatan hitam bagi 7 desa yang ada di kecamatan Paninggaran, guna menguak polemik yang hangat dibicarakan ditengah – tengah masyarakat, tim awak Media Nasional mencoba mengkonfirmasi kepada Agus Alamsyah, SH Kepala Sesi Pemberdayaan Desa, yang memiliki kewenangan dan monitoring semua desa se kecamatan Paninggaran.

Dalam keterangannya Agus Alamsyah, SH
membenarkan adanya carut marutnya administrasi di 7 desa di kec. Paninggaran yang belum ada RPJMDes diantaranya:
1. Desa Tenogo
2. Desa Domiyang
3. Desa Werdi
4. Desa Winduaji
5. Desa Bedagung
6. Desa Kaliombo
7. Desa Tanggeran

Ke tujuh desa tersebut belum memenuhi tanggung jawabnya membuatan laporan administrasi pengelolaan keuangan desa,”ujar Agus Alamsyah, SH.

Ia menambahkan, bahwa dirinya beberapa kali melakukan peneguran dan menasehati para kepala desa, agar segera mungkin membuat RPJMDes, dan SPJ karena ini kewenangan kami, yang selanjutnya akan kami sampaikan laporannya ke Kementerian Pemerdayaan Masyarakat Desa, dan Kementerian Dalam Negeri,”terang Agus Alamsyah, SH.

“Namun nyatanya hingga kini tidak diindahkan oleh ke 7 kepala desa tersebut, dan juga dirasa tidak ada niatan baik ataupun pergerakan, parahnya juga ada salah satu desa yang gak tau malu malah meminta bantuan tahun 2021, padahal tahun ini saja SPJ belum kami terima, ya gak mungkin akan kami cairkan,”beber Agus Alamsyah, SH.

Mengingat tertibnya laporan tertulis sesuai dengan aturan pertanggung jawaban sangat mempengaruhi realisasi bantuan Tahun 2021.

“Perlu diketahui sampai saat ini RPJMDes dari 7 desa di kecamatan Paninggaran belum ada, akhirnya pihak desa bekerjanyapun ngawor, sehingga sering terjadi kesalahan, hal ini mengakibatkan beda hasil laporan pertanggung jawaban, walaupun kegiatannya terlaksana, namun apakah sudah sesuai RPJMEDes, SiskuDes dan APBdes hal ini memungkinkan tidak ada kesesuaian ,”beber Agus Alamsyah SH.

“Sedangkan kewenangan kami hanya sebatas penerima SPT sedangkan paswordnya yang punya pihak desa. Namun sebagai pengawas dan monitoring keuangan negara lebih dari 30 milyar yang harus kami kontrol sebaik mungkin agar berjalan dengan baik pula,”tutur Agus Alamsyah, SH.

“Betul saja kecurigaaan saya, setelah saya cek hasil SPT dan SiskuiDes dan APBdes berbeda, sehingga sampai saat ini saya tidak mau menerima SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) dari 7 desa tersebut, kesimpulannya administrasinya carut marut, rusak parah,”ungkap Agus Alamsyah, SH.

Perlu diketahui bahwa SiskuDes sangat transparan dan diawasi langsung oleh BPK, KPK, Kementrian Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Kementerian Dalam Negeri. “Sehingga kalau SPJ terkait bantuan dana baik yang bersumber dari pusat, propinsi dan kabupaten belum selesai sesuai aturannya, maka saya tidak akan menandatangani, dan tidak akan cair bantuan dana th. 2021,”tegas Agus Alamsyah SH.

Kalau hal dianggap ini sebagai bagian kelalian kami, Saya akui, tapi kami bekerja sudah sesuai dengan poksi, Saya selaku pengawas dan monitoring pengelolahan keuangan desa, terus bekerja secara maksimal. Saya akan terus melakukan peneguran kepada pemerintah desa agar segera mungkin membuat RPJMDes,”terang Agus Alamsyah, SH.

Lanjutnya, ia menerangkan manakala kepala desa juga masih tidak menyelesaikan tanggung jawabnya menyelesaikan laporan pengelolahan keuangan desa dengan tertib sesuai aturannya, maka saya yang akan melaporkan kepihak aparatur penegak hukum, biar hukum yang berbicara,”tandas Agus Alamsyah, SH.

Reporter : Sofyan Ari / Sukirno.

Carut-marut Ruwet

Penulis: 
author

Posting Terkait

Tinggalkan pesan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.