Ketua Komisi II DPRD Mukomuko Berharap, Proyek PL Utamakan Kontraktor Lokal

Mukomuko, redaksimedinas.com – Adanya laporan salah seorang kontraktor lokal, yang meminta proyek PL di Dinas Pertanian kabupaten Mukomuko, kepada Kabid Sapras Ali Mukhibin, S.Hut, diduga kabid menyuruh kontraktor bersangkutan, langsung menghadap ke gedung putih (Bupati, red).

Mendapat tanggapan dari Ketua Komisi II DPRD Mukomuko, Ir. Zulfahni. Zulfahni, menyayangkan sikap Kabid tersebut, secara sontak mengatakan, hal semacam itu salah besar. Menurut dirinya, tidak ada sangkut pautnya proyek PL itu dengan Bupati. “Karena selama ini, seyogianya dinas yang bersangkutan ada rekam jejak, kontraktor – kontaktor, yang dinilai baik dan cakap, terhadap pekerjaan yang telah diberikannya,” tukas Zulfahni.

“Kalau memang semacam itu yang terjadi, Kabid tersebut menyalahi aturan. Menurut saya, tidak ada domainnya terhadap Bupati soal proyek tersebut. Alangkah banyaknya urusan Bupati, sampai urusan terkecil sekalipun dia juga yang mengurusinya. Kan di Dinas itu ada semacam evaluasi kinerja kontraktor – kontraktor, yang dianggap mampu bekerja dengan baik. Dalam artian yang luas, mampu bekerja secara maksimal, serta tunduk kepada aturan yang berlaku,” tandas Zulfahni.

Dijelaskan Zulfahni, biasanya proyek di dinas Pertanian itu, melalui pendanaan DAU dan DAK, seperti pembangunan Embung, pembukaan badan jalan serta pengoralan Jalan Usaha Tani (JUT), perehaban drainse ke areal persawahan, dan lain-lain,” papar Zulfahni.

Zulfahni mengatakan, sebagai pihak pengawasan terhadap proyek-proyek di daerah ini, pihaknya mengharapkan kepada dinas-dinas terkait, yang ada pos anggaran proyek-proyek semacam PL, harus mengutamakan kontraktor lokal. Yang dinilai mampu, cakap serta handal di dalam melaksanakan pekerjaanya. “Kalau proyek dengan sistem tender, bisa jadi tidak bisa diarahkan,” ujarnya.

“Kita mengharapkan, proyek PL itu, harus mengutamakan kontraktor lokal. Yang dinilai mampu dan cakap, serta patuh terhadap aturan yang berlaku. Kalau proyek semacam tender, tentunya itu pihak manapun bebas melakukan penawaran. Namanya saja sistem lelang terbuka, siapapun boleh ikut berkompetisi. Dan harus memenuhi kriteria tertentu,”pungkas Zulfahni, via ponsel, Rabu (24/01/2018).

Disisi lain, berdasarkan asumsi publik, yang secara kebetulan menyimak berita yang diunggah melaui Media Sosial (Medsos) tersebut. Mengatakan, asumsi yang dipaparkannya. “Kemungkinan sudah terdapat banyak, semacam ploting pihak-pihak tertentu. Itu makanya, salah satu kontraktor lokal tersebut tidak kebagian lagi”, demikian, tanggapan salah seorang masyarakat, yang enggan namanya dituliskan.(Aris)