BATANG, medianasional.I’d.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batang mengambil langkah tegas menyusul adanya kasus dugaan keracunan massal dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Bawang. Parlemen daerah ini berkomitmen untuk memperketat benteng pengawasan agar insiden serupa tidak terulang kembali di masa depan.
Ketua DPRD Kabupaten Batang, Suudi, mengungkapkan rasa prihatinnya yang mendalam atas musibah yang menimpa para penerima manfaat tersebut. Menurutnya, peristiwa ini menjadi alarm keras bagi semua pihak untuk segera melakukan evaluasi total, terutama dalam menjaga kualitas jaminan pangan.
Sebagai bentuk tindakan nyata dari fungsi pengawasan legislatif, DPRD Batang menjadwalkan inspeksi mendadak (sidak) ke seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi di wilayah Kabupaten Batang. Langkah menyisir semua dapur penyedia MBG ini dinilai krusial demi memastikan standarisasi kebersihan dan pengelolaan menu benar-benar dipatuhi.
“Kami tidak hanya akan mendatangi SPPG yang terkait dengan kasus di Kecamatan Bawang saja, melainkan seluruh titik SPPG di Kabupaten Batang tanpa terkecuali. Ini penting agar pembenahan tidak hanya fokus di satu tempat sementara tempat lain terabaikan. Pengawasan berkala akan kami jadwalkan secara rutin,” ujar Suudi saat memberikan keterangan di Ruang Ketua DPRD Batang, Kamis (1/10/2026).
Di sisi lain, Penjabat Bupati Batang M. Faiz Kurniawan menjelaskan bahwa pemerintah daerah saat ini masih menunggu rilis resmi hasil uji laboratorium medis guna mengidentifikasi penyebab pasti dari insiden tersebut. Pihak Pemkab Batang juga bergerak cepat menjalin komunikasi intensif dengan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mengaudit kelayakan dapur-dapur penyedia makanan.
Faiz menegaskan, hasil investigasi dan audit tersebut nantinya akan menentukan nasib keberlanjutan operasional SPPG yang bermasalah. Sanksi tegas mulai dari pembekuan izin sementara hingga penutupan total siap dijatuhkan karena Pemkab Batang memegang prinsip tanpa toleransi (zero tolerance) untuk urusan keselamatan dan higienitas pangan.
Terkait kondisi para korban, Pemkab Batang memastikan bahwa layanan medis telah diberikan secara optimal dan sebagian besar warga yang terdampak sudah diizinkan rawat jalan. Sebagai bentuk tanggung jawab moral, pemerintah daerah juga menyalurkan dana kompensasi bagi para orang tua atau keluarga yang terpaksa kehilangan waktu kerja demi mendampingi anggota keluarganya selama masa perawatan di rumah sakit.
