7 Desa di Wilayah Kec. Paninggaran di Duga Abaikan Aturan, Guna Memperkaya Diri

296 views

Kajen – medianasional.id

Racuhnya pengelolaan dana bantuan yang diterima desa dari hilir ke hulu, bersumber dari kabupaten, provinsi dan pusat sangat dirasakan masyarakat di berbagai pelosok negeri.

Baru baru ini terjadinya pelanggaran tata tertib pemberkasan di wilayah kecamatan Paninggaran, terkait RPJMDES (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) Ta. 2020, RABDes (Rencana Anggaran Belanja Desa) dan SPJdes (Surat Pertanggung Jawaban Desa) yang diakhiri penutup tahun belum dibuat dan dilaporkan pertanggung jawaban penggunaan anggaran kepihak Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Paninggaran.

Guna membuka tabir tersebut tim Media Nasional melakukan kunjungan kerja, Senin, 28 /12/2020 ke kantor Kecamatan Paninggaran terkait persoalan tersebut, dalam kutipannya Agus Alamsyah, SH mengatakan, jauh – jauh hari sudah menegur dan menasehati para kepala desa, khusus 7 desa yaitu desa Tenogo, Domiyang, Werdi, Winduaji, Bedagung, Kaliombo, Tanggeran itu sudah saya sampaikan bahwasanya RPJMDES Ta. 2020 harus segera dibuat, akan tetapi tidak diindahkan,”ungkap Agus Alamsyah,SH.

Ia menjelaskan untuk membuat SPJ harus dibuat dulu RPJMDES Ta. 2020, agar kami dapat memperoses untuk pencairan anggaran Ta. 2021, tapi justru hentah dengan alasan apa 7 kepala desa tidak menggubris peringatan dari Saya, karena ini tanggung jawab Saya selaku Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa, yang selanjutnya akan saya laporkan ke Kantor Kementerian Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kantor Kementerian Dalam Negeri,”tegas Agus Alamsyah, SH.

“Bahkan saya sudah peringatkan agar segera diselesaikan administrasi tersebut, kalau sampai diketahui Wartawan dan LSM akan berbuntut panjang, yang sangat disesalkan ada satu oknum kepala desa yang lantang menyampaikan seolah menantang siapa Wartawan maupun LSM yang datang bakal saya hadapi,”tutur Agus Alamsyah,SH.

Lanjutnya, atas dasar keterangan dari beberapa nara sumber yang kami ketemui, dan kemudian menyampaikan dengan adanya ketegasan PMD sekarang, muncul dugaan beberapa kepala desa yang bertujuan memutasikan posisi Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Paninggaran.

Ia kuatir kedepannya birokrasi Kecamatan Paninggaran akan seperti apa, ada orang tegas saja, masih banyak yang tidak nyaman dan tidak sungkan – sungkan berbuat demikian, apalagi kalau orangnya tidak tegas ya bablas akan carut marut,”keluhnya.

“Fatalnya carut marut tata kelola keuangan desa di 7 desa yang ada di wilayah kecamatan Paninggaran sudah berjalan kurang lebih 1 tahun hingga penutupan akhir tahun 2020 namun juga belum diselesaikan

Atas hasil konfirmasi dari PMD terkait ketertiban administrasi desa, Ia belum bisa menerima ataupun menandatangani penyelesaian pengajuan anggaran Ta. 2021, sehubungan dengan persyaratan yang harus dilengkapi sebelum proses pemberkasan tersebut secara tertib sesuai aturan.

Agus Alamsyah,SH membenarkan bahwa adanya pengaspalan di Desa Domiyang dengan volume kurang lebih 250 meter, terindikasikan kelebihan Aspal yang jumlahnya 24 drum, sedangkan menurut ahli tekhnis PU dengan volume tersebut cukup dengan 10-12 drum itu sudah memiliki kwalitas baik dan standard,”jelas Agus Alamsyah,SH.

Parahnya lagi tidak adanya validasi 0 persen dari pihak desa ke kecamatan sebelum proyek tersebut dilaksanakan, namun setelah selesai proyek tersebut, barang bukti drum bekas pun tidak ada,”beber Agus Alamsyah SH.

“Catatan kami dari 15 desa keseluruhan yang ada di kecamatan Paninggaran ada 7 desa yang belum ada RPJMDes, sehingga sampai saat ini belum bisa menunjukan apalagi memberikan laporan tertulis pertanggung jawaban penggunaan keuangan desa Ta. 2020 kepada kami,”paparnya.

“Akhirnya pihak desa bekerjanyapun ngawor, sehingga sering terjadi kesalahan, hal ini mengakibatkan beda hasil laporan pertanggung jawabannya.

“Sedangkan kewenangan kami hanya sebatas penerima SPT, karena pasword Siskudes yang punya pihak desa. Kami mengawasi dan memonitor keuangan negara lebih dari 30 milyar untuk satu Kecamatan Paninggaran yang harus saya kontrol seletif mungkin.

“Betul saja setelah saya cek hasil SPT dengan Siskudes dan APBdes berbeda, sehingga sampai saat ini saya tidak mau menerima SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) dari 7 desa tersebut, kesimpulannya administrasinya carut marut, rusak parah,”pungkasnya.

Reporter : Sofyan Ari / Sukirno.

7 Desa di Wilayah Kec.

Penulis: 
author

Posting Terkait

Tinggalkan pesan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.