Tanpa Papan Nama, Proyek Paving di Desa Kemiri Diduga Proyek Siluman

524 views

Panjang pengerjaan proyek paving tanpa papan nama yang berada di Rt 4/1 dan Rt 4/2 Desa Kemiri, Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang.

Malang, medianasional.id – Pengerjaan proyek paving yang berada di Rt 4/1 dan Rt 4/2 Desa Kemiri, Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang diduga tidak transparan, pasalnya di lokasi pembangunan tidak terdapat papan nama pembangunan, Rabu (11/09/2019).

Proyek pembangunan paving yang berasal dari anggaran Dana Desa tersebut materialnya juga menggunakan batu bekas dan pasir merah bercampur tanah.

Batu bekas yang digunakan untuk pembangunan proyek paving.

Winarko selaku TPK saat ditemui di tempat proyek pembangunan menyampaikan “Untuk papan nama memang belum ada, mengenai anggaran yang di gunakan untuk pembangunan proyek ini saya juga tidak tahu berapa- berapanya, karena kepala desa tidak memberi tahu mas” terangnya.

“Perkiraan upah tukang 100 ribu, dan untuk pembantu tukang 80 ribu mas, semua pak kades yang bertanggung jawab mengenai proyek ini, karena saya hanya di beri wewenang untuk mengawasi saja, untuk yang bertanggung jawab penuh kepala Desa Kemiri mas”, tutup Winarko.

Pasir merah yang digunakan untuk proyek paving nampak bercampur dengan tanah.

Umar (65) salah satu pekerja proyek menyampaikan “Untuk padatkarya warga, saya di kasih kontrak 400 ribu, dan untuk sehari- harinya di bayar berapa masih belum tau mas. Dan untuk tukangnya ada 2 orang, serta pembantu tukang ada 8 orang, jadi semuanya 10 orang mas”, pungkasnya.

Material dan para pekerja proyek paving yang berada di Desa Kemiri.

Mengingat informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi, dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.

Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik, bahwa pengelolaan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan informasi di masyarakat.

Sesuai dengan Pasal 52 UU KIP, Badan Publik yang dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan, dan/atau tidak menerbitkan Informasi Publik berupa Informasi Publik secara berkala, Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta-merta, Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat, dan/ atau Informasi Publik yang harus diberikan atas dasar permintaan sesuai dengan undang-undang ini, dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain, dikenakan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Hingga berita ini diturunkan, Kepala Desa Kemiri, Wioyono saat dihubungi lewat via telepon sampai beberapa kali untuk tujuan konfirmasi terkait proyek paving yang berada di desanya tidak menjawab panggilan telepon dari media.

Reporter : nrt

Editor : Sunarto

Malang

Penulis: 
author

Posting Terkait

Tinggalkan pesan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.