Depok, redaksimedinas.com – Dengan banyaknya OPD lain, Sekretariat DPRD (Setwan) kota Depok berbeda, Zamrowi Hasan, rabu (21/02/18) menggelar forum OPD di ruang sidang paripurna.
“Hal itu dilakukan karena Stake holder sekwan adalah para anggota DPRD, di mana satu orang mewakili 15 ribu suara, maka kita adakan di ruang ini”, ujar Zamrowi Hasan.
Di saat paparan renja setwan tahun anggaran 2019, Zamrowi menyampaikan kinerjanya dalam memfasilitasi kegiatan anggota dewan tahun 2018 sudah sesuai target, bahkan ada yang melebihi target. Pada survei kepuasan pelayanan, dia mengklaim bahwa para anggota dewan puas dengan pelayanan yang diberikan. Dalam paparan renja 2019, diungkapkan oleh Zamrowi akan melakukan peningkatan fungsi pengawasan alat kelengkapan DPRD.
“Pengawasan komisi A,B,C dan D akan lebih ditingkatkan, tiap tahun komisi idealnya membuat 6 regulasi, tapi tahun lalu sudah membuat lebih dari 6 regulasi”, ungkapnya. Tahun 2019 nanti akan fokus memfasilitasi fungsi DPRD untuk kelembagaan kegiatan dewan.
Zamrowi memaparkan Renja AKD DPRD kota depok Tahun 2019 mendatang ,diantaranya komisi A yang berpungsi melakukan pengawasan pada kependudukan, pemerintahan, kesbangpol, pertanahan, Informatika dan perizinan. Komisi B pengawasan pada pajak daerah, pariwisata, pertanian dan UKM.
Dia juga menyampaikan inventarisasi permasalahan renja komisi C tahun 2019 yang mengawasi DLHK, Dishub, Bappeda, PUPR, Disrumkim dan Damkar. Sedangkan dengan komisi D Pengasan pada bidang Pendidikan, Kesehatan, Seni, perpustakaan dan Budaya. Sementara untuk memfasilitasi BPPD, BKD, Badan anggaran, Bamus dan Ketua DPRD, Setwan hanya memaparkan secara kilas saja.
Salah satu anggota DPRD Depok Fraksi partai Gerindra, Edi Masturo, saat ditemui usai acara mengatakan kecewa terhadap Pemkot Depok, pasalnya usulan pokok pikiran (pokir) yang diusulkan olehnya selaku dewan tidak terwujud, padahal sudah diukur oleh konsultan dan petugas perencanaan dari PUPR.
Sedangkan salah satu staf Fraksi PDI P kota Depok, Andi Sopiandi, mengatakan percuma ada media center DPRD kota Depok tapi belum digunakan sesuai fungsinya. (DES)
