- Ketua Komunitas KGTS Tulungagung Angkat Bicara
Tulungagung, medianasional.id – Terkait adanya rumor GTT (Guru Tidak Tetap) dan PTT (Pegawai Tidak Tetap) yang ada di Tulungagung, mengalami kontroversi dan sudut pandang yang berbeda – beda dari beberapa kelompok yang ramai dibicarakan di media sosial (medsos) mendekati waktu pilkada saat ini.
Ada salah satu akun facebook yang mengunggah adanya GTT/PTT, pada tahun 2013 menyatakan MoU kepada paslon Sahto, dan setelah jadi tidak ada realisasi, dan hanya ketuanya saja yang mendapat tatanan/pengondisian dengan hidup mulyo dan di toto, sedangkan anggotanya GTT/PTT yang lain, tidak bisa merealisasikan MoU tersebut.
Bondan Wijanarko Ketua KGTS (Komunitas Guru dan Tenaga Tehnis Strategis Sukarelawan) yang lebih dikenal dengan Komunitas GTT/PTT, saat dikonfirmasi wartawan medianasional.id, Selasa (01/05), mengungkapkan benar ada MoU pada tahun 2013 lalu.
“Pada saat itu komunitas kami dan anggota – anggota yang lain sepakat untuk menyatukan barisan mendukung salah satu calon Bupati, yang berani bertanda tangan di atas kertas untuk bisa memperhatikan nasib GTT/PTT, dan pada saat itu yang berani dan sanggup hanya dari Cabup Sahto berani tanda tangan di atas kertas, dan tidak benar kalau saya sebagai ketua sudah mendapatkan prioritas / pengondisian khusus waktu pemerintahan Sahto. Semua sama karena kita berjuang bersama – sama,” ungkapnya.
Bondan Wijanarko juga menambahkan, “dalam pemerintahan Sahto akhirnya MoU kami GTT/PTT direalisasi secara bertahap, seperti Adanya rasionalisasi GTT/PTT di Tulungagung. Kedua diberikannya GTT/PTT, SK Dinas JTPKBM (Tenaga Pelaksana kegiatan Belajar Mengajar). Ketiga diberikannya Insentif pada GTT/PTT. Dengan adanya semua itu kami selaku Ketua komunitas dan teman – teman anggota GTT/PTT tetap berjuang untuk bisa membantu/mengabdikan diri untuk Pemerintah Kabupaten Tulungagung”, imbuhnya.
“Dan harapan ke depan kami, semoga dengan adanya Peningkatan Anggaran APBD Tulungagung nantinya semua GTT/PTT bisa lebih diperhatikan lagi untuk kesejahteraannya, dan terkait mekanismenya bagaimana nanti, kita serahkan kepada Pemkab Tulungagung ke depannya”, jelas Bondan. (sn)