Rumor GTT dan PTT di Tulungagung Menuai Kontroversi

Tulungagung161 Dilihat
  • Ketua Komunitas KGTS Tulungagung Angkat Bicara
Bondan Wijanarko Ketua KGTS (Komunitas Guru dan Tenaga Tehnis Strategis Sukarelawan).

Tulungagung, medianasional.id – Terkait adanya rumor GTT (Guru Tidak Tetap) dan PTT (Pegawai Tidak Tetap) yang ada di Tulungagung, mengalami kontroversi dan sudut pandang yang berbeda – beda dari beberapa kelompok yang ramai dibicarakan di media sosial (medsos) mendekati waktu pilkada saat ini.

Ada salah satu akun facebook yang mengunggah adanya GTT/PTT, pada tahun 2013 menyatakan MoU kepada paslon Sahto, dan setelah jadi tidak ada realisasi, dan hanya ketuanya saja yang mendapat tatanan/pengondisian dengan hidup mulyo dan di toto, sedangkan anggotanya GTT/PTT yang lain, tidak bisa merealisasikan MoU tersebut.

Bondan Wijanarko Ketua KGTS (Komunitas Guru dan Tenaga Tehnis Strategis Sukarelawan) yang lebih dikenal dengan Komunitas GTT/PTT, saat dikonfirmasi wartawan medianasional.id, Selasa (01/05), mengungkapkan benar ada MoU pada tahun 2013 lalu.

“Pada saat itu komunitas kami dan anggota – anggota yang lain sepakat untuk menyatukan barisan mendukung salah satu calon Bupati, yang berani bertanda tangan di atas kertas untuk bisa memperhatikan nasib GTT/PTT, dan pada saat itu yang berani dan sanggup hanya dari Cabup Sahto berani tanda tangan di atas kertas, dan tidak benar kalau saya sebagai ketua sudah mendapatkan prioritas / pengondisian khusus waktu pemerintahan Sahto. Semua sama karena kita berjuang bersama – sama,” ungkapnya.

Bondan Wijanarko juga menambahkan, “dalam pemerintahan Sahto akhirnya MoU kami GTT/PTT direalisasi secara bertahap, seperti Adanya rasionalisasi GTT/PTT di Tulungagung. Kedua diberikannya GTT/PTT, SK Dinas JTPKBM (Tenaga Pelaksana kegiatan Belajar Mengajar). Ketiga diberikannya Insentif pada GTT/PTT. Dengan adanya semua itu kami selaku Ketua komunitas dan teman – teman anggota GTT/PTT tetap berjuang untuk bisa membantu/mengabdikan diri untuk Pemerintah Kabupaten Tulungagung”, imbuhnya.

“Dan harapan ke depan kami, semoga dengan adanya Peningkatan Anggaran APBD Tulungagung nantinya semua GTT/PTT bisa lebih diperhatikan lagi untuk kesejahteraannya, dan terkait mekanismenya bagaimana nanti, kita serahkan kepada Pemkab Tulungagung ke depannya”, jelas Bondan. (sn)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.