Bungo, medianasional.id – Memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia yang jatuh setiap tanggal 09 Desember, Gabungan Ormas yang ada di Kabupaten Bungo Garuda, Gempur dan Inakor mengadakan demo damai ke Dinas PUPR dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Bungo guna untuk mempertanyakan beberapa proyek yang diduga syarat dengan Markup yang sedang dikerjakan di Kabupaten Bungo, Kamis (13/12).
Koordinator lapangan Fahlefi saat demo membeberkan serta menyatakan sikap yang terjadi di Dinas PUPR Kabupaten Bungo yang antara lain :
1. Diduga pembangunan bawah jembatan rantau keloyang asal jadi dan Markup anggaran sebesar Rp.1,7 Milyar.
2. Diduga Pembangunan bawah jembatan sungai Batang Asam Tanjung Belit asal jadi dan Markup anggaran sebesar Rp.1,3 Milyar
3.Mempertanyakan kegiatan duplikasi jembatan Batang Bungo dengan cara menimbun sebagian induk sungai dimana pengawasan dinas PUPR Bungo.
4. Diduga kegiatan pembangunan MCK tahun 2018 asal jadi dan terkesan mubazir.
Indra Mardian selaku Kabid Bina Marga Dinas PUPR Bungo saat diwawancarai oleh awak media nengatakan bahwa pihaknya tidak tahu masalah jembatan.
Menurutnya pihak Dinas PUPR merencanakan jembatan berdasarkan juru teknis, dan acuan teknis, kalau pihak ormas punya perhitungan sendiri tentang jembatan tersebut kami terima,” paparnya.
Dilanjutkan Indra Mardian, pihaknya mengajak duduk bersama untuk hitung teknis secara bersama, Indra Mardian menanyakan perhitungan dari ormas mana, kami siap mempertanggung jawabkan perhitungan kami ini,” pungkasnya.
Sementara itu Fahlevi mengatakan jika mereka menilai pengerjaan tidak sesuai dengan dana yang dianggarkan, terutama jembatan. Menurutnya, kuat dugaan adanya aroma korupsi karena hasil kerja dinilai amburadul.
Dalam aksi demo ini, rombongan Ormas mengaku belum puas, sebab belum mendapat klarifikasi yang detail dari Dinas PUPR. Menurut mereka, jawaban Mardian sebagai perwakilan Dinas PUPR tidak disertai data.
“Kami sangat menyayangkan utusan dari dinas yg memberikan jawaban tidak memuaskan,” kesal Fahlevi.
Sementara itu di kantor Kejari Bungo pihak Ormas juga menanyakan berbagai kasus yang saat ini dinilai mandek. Oleh karena itu diminta Kejari Bungo serius menangani berbagai kasus korupsi yang saat ini juga ramai dipantau masyarakat dan dibicarakan.
Para pendemo disambut oleh pihak Kejaksaan Negeri Bungo yakni Kasi Intel Luhur Supriyohadi, SH dan Kasi Pidsus Galuh B.Aji, SH Kejaksaan Negeri Bungo.
“Pihak kejaksaan siap akan membantu puldata pulbaket jika terbukti ada dugaan korupsi yang disampaikan para Ormas,” kata Galuh B. Aji. (fa)
