Semarang, redaksimedinas.com – Sebanyak 1.790 Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL-TBPP) di Provinsi Jawa Tengah yang telah memperpanjang kontrak kerja, makin dituntut untuk meningkatkan profesionalitasnya demi mewujudkan provinsi berdaulat pangan. Apalagi peran strategis penyuluh menjadi ujung tombak “Upsus Pajale” dan program pertanian lainnya.
“Kinerja panjenengan semua (THL-TBPP) dianggap baik. Sehingga secara keseluruhan yaitu 1.790 orang telah melakukan kontrak kerja untuk tahun 2018. Para penyuluh kian dituntut untuk mampu menjadi inisiator, fasilitator, motivator, dan penghubung dalam pembangunan pertanian dari hulu sampai hilir,” terang Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah Ir Yuni Astuti MA saat menghadiri Apel Siaga Penyuluh Pertanian bertajuk “Penyuluh Pertanian Siap Mewujudkan Jawa Tengah Menjadi Lumbung Pangan Nasional” di Patra Convention Hotel, Kamis (8/2).
Yuni menjelaskan, saat ini jumlah penyuluh pertanian yang berstatus PNS di Jawa Tengah sebanyak 1.480 orang. Namun, setiap tahunnya jumlah penyuluh PNS berkurang rata-rata sebesar 15 persen karena pensiun.
“Pada tahun 2019, ada pensiun penyuluh secara massal, mungkin sekitar 30 persen. Untuk menambah penyuluh pertanian PNS, Kementerian Pertanian tahun 2018 ada pengangkatan sebanyak 703 orang dari unsur THL-TBPP,” bebernya.
Wakil Gubernur Jawa Tengah Drs H Heru Sudjatmoko MSi menuturkan, kontrak kerja THL-TBPP menunjukkan mereka masih dipercaya Pemprov Jateng untuk mendampingi para petani agar produktivitas dan kualitas hasil panen semakin baik. Pihaknya meminta agar THL-TBPP bekerja dengan penuh tanggung jawab dan semangat.
Mantan Bupati Purbalingga itu menerangkan, pada tahun lalu Jawa Tengah berhasil surplus beras karena kuantitas produksi berasnya dua kali lipat dari kebutuhan konsumsi masyarakat.
Ditambahkan, jumlah produksi padi pada 2017 sebesar kurang lebih 11,372 juta ton GKG atau setara dengan 6,865 juta ton beras. Dengan kebutuhan konsumsi masyarakat Jawa Tengah yang sebesar 3,193 juta ton, Jawa Tengah masih surplus sebesar plus minus 3,672 juta ton.
“Untuk tahun 2018, produksi padi Januari-Maret 2018 diperkirakan sebesar lebih dari 4,629 juta ton GKG atau sekitar 2,577 juta ton setara beras,” terangnya.
Heru memaparkan, beberapa upaya yang dilakukan untuk meningkatkan produktivitas dan kuantitas serta kualitas produksi padi. Antara lain dengan cara intensifikasi usaha tani tanaman pangan dan modernisasi pertanian, pencegahan, pengendalian, dan pemantauan organisme pengganggu tanaman (OPT), serta melakukan mitigasi akibat bencana alam, banjir dan kekeringan. Selain itu optimalisasi kebun benih dinas sebagai penghasil benih bermutu bersertifikat, serta penambahan/ rehabilitasi infrastruktur pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.
“Selain itu, juga ada sertifikasi mutu hasil pertanian; melakukan analisis ekonomi usaha tani, pemantauan pasar, pengamatan susut hasil dan promosi pasar, serta peningkatan kemampuan SDM pertanian,” paparnya.
Pemprov Jateng juga mengimplementasikan program Kartu Tani yang diberlakukan secara serentak di seluruh Provinsi Jawa Tengah mulai 1 Januari 2018. Diawali dengan launching Kartu Tani pada 2015 di Kabupaten Batang. Selanjutnya, pada 2016 di 15 kabupaten dan enam kota. Sisanya, 13 kabupaten pada 2017, sehingga pendataan petani di 35 Kabupaten/Kota telah selesai dilaksanakan. Pada tanggal 16 Januari 2018 juga diselenggarakan Gathering dan Sosialisasi Kartu Tani kepada 17 provinsi lumbung pangan di Indonesia.
“Dari hasil validasi data petani pada RDKK sampai dengan tanggal 29 Desember 2017, diperoleh data bahwa jumlah petani dalam SINPI sebesar 2.576.676 orang dengan luas lahan sebesar 1.386.062 Ha. Jumlah Kartu Tani terdistribusi sebesar 2.147.454 kartu; sedangkan Kartu Tani belum terdistribusi sebesar 81.385 kartu. Jumlah KPL sebesar 5.109 kios dan tambahan data petani sampai akhir Desember 2017 sebesar 200.580 orang,” paparnya.
Heru mengatakan, demi validitas data Kartu Tani, para pemangku kepentingan dapat bersinergi untuk mendukung keberhasilan implementasinya. Pihaknya juga berharap, para penyuluh mengembangkan kompetensi off farm-nya.
“Para penyuluh beserta THL-TBPP tidak hanya cakap pada sektor hulu saja atau pada kegiatan on farm tapi sudah ke off farm-nya atau agribisnis. Selalu lakukan evaluasi dan inovasi untuk petani dan negeri,” pungkasnya.(50N/humas provinsi)
