Malang, redaksimedinas.com – Pasangan calon dan pengundian nomor urut besok (12-13/02/2018), bagi para bakal calon walikota dan wakil walikota Malang periode 2018-2022, mengundang perhatian tentang “siapa”, yang akan mengisi jabatan walikota Malang di sisa- sisa masa tugasnya.
Sejak nanti setelah ditetapkan sebagai pasangan calon yang bakal maju dalam pilkada kota Malang, maka incumbent walikota Malang H.Moh Anton, sudah secara otomatis tidak akan lagi menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai walikota Malang.
Ada indikasi PJS (Pejabat Sementara) walikota Malang, akan diserahkan pada kepala Sekda kota Malang, Drs. Wasto SH.MH, namun hal ini menimbulkan kekhawatiran dari pimpinan lembaga legislatif kota Malang, tentang netralitas kepala Sekda ini Wasto, dalam memenangkan pasangan tertentu, terutama pasangan incumbent.
Seperti hari ini (11/02/2018), saat awak media menghubungi lewat saluran telephone, Drs. Abdul Hakim, ketua DPRD Malang memberikan komentarnya, “maksud saya begini, Kepala Sekda itu secara langsung, dalam hirarki birokrasi saat ini adalah bawahan walikota. Kami khawatir kalau dia (Wasto), menjabat sebagai PJS Walikota Malang, dia tidak akan bisa bersikap netral, karena bagaimana pun, dia sangat punya khans untuk bermain memenangkan pasangan tertentu (incumbent), kami mengkhawatirkan itu”, ungkapnya.
Lanjutnya, “Kami menghimbau, pada pemerintah agar PJS walikota Malang, ditunjuk dari orang provinsi saja, supaya netralitasnya bisa terjamin, di samping itu dia bisa berkonsentrasi pada tugas dan wewenangnya, untuk melayani masyarakat kota Malang. Jangan sampai nantinya sebagai PJS walikota kalau itu Sekda, dia (Wasto), lebih banyak jadi “team sukses”, untuk mempengaruhi dan memaksa secara langsung, maupun tidak langsung keluarga ASN, untuk incumbent bisa leading dalam memenangkan pada Pilkada juni ini,” tegasnya. (sunarto)
