HEARING
DPRD VS Badan Keuangan Daerah
Zulfahni : “Kalau Tidak Di Inventarisasi Secara Maksimal, Kami Akan Coret Anggaran Untuk Pembelian Kendaraan Dinas”
Mukomuko, medianasional.id – Tedapat ketidak puasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Mukomuko, dalam hal itu yakni komisi II. Sehubungan dengan permasalahan Aset Daerah (AD), berbentuk Kendaraan Dinas (KD). Yang diduga terkesan dilakukan pembiaran tehadap sejumlah yang mengalami kerusakan, serta belum ter-inventarisasikan dengan maksimal secara mendetail, tak pelak hal itu membuat Zulfahni yang berkafasitas sebagai (Ketua Komisi II) DPRD setempat, merasa “geram”. Serta melontarkan kata-kata, “ Kalau tidak dilakukan inventarisasi secara mendetail dan maksimal. Kami akan coret anggaran untuk pengadaan pembelian kendaraan dinas,” ancamnya.
Ungkapan bernada keras yang dipaparkan Zulfahni dalam hearing tersebut, cukup beralasan. Karena pihanya telah menjadwalkan jauh-jauh hari sebelumnya. Yaitu lebih kurang sekitar sebulan tekhir ini, menantikaan kesediaan pihak BKD. Yang pada akhirnya Senin (09/04), barulah pihak BKD setempat, memenuhi undangan yang dilayangkan komisi II tersebut. Berdasarkan pantawan awak medianasional.id ini, pihak BKD mendapat semacam warning keras, dari pihak legislator itu. Yang konotasinya agar pihak BKD senantiasa melakukan invetarisasi terhadap KD secara dini. Serta melakukan perbaikan terhada kendaraan-kendaraan dinas yang dinyatakan mengalami kerusakan. Karena pihanya, sudah menganggarkan dana yang dirasakan cukup, untuk memperbaki diantara ribuan KD yang rusak.
“ Kita menangkap apa-apa yang disampaikan pihak BKD itu, banyak sekali keberadaan KD yang tidak singkron menyakut datanya. Termasuk livetime tehadap kedaraan roda enam, roda empat serta roda dua. Dan tidak sesuai peruntukannya dilapangan. Entah dengan pihak mana dan siapa diperutukan, kita belum tahu secara jelas. Karena BKD belum bisa menjelaskan hal itu secara gamblang dan rinci kepada kita. Keinginkan kita, terkait kebaradaan serta pengguna dan user kendaraan itu harus jelas.” Tegas Zulfahni, diwawancara usai hearing.
Dikatakan Zulfahni, pihaknya tentu tidak serta merta menyalahkan pihak BKD semata-mata. Karena diketahuinya, terkait dana oprsional serta dana perawatan rutin terhadap KD tersebut, berada di OPD masing-masing. Semetara BKD yang merupakan bendahara umum pemerintah, sebagai pengelola perlengkapan terkait administrasi pendataan dan peruntukannya. Meski demikian katanya, BKD mesti berupaya meng-inventrasir secara dini. “ Kalau kurang aggaran misalnya, silakan lakukan pengajuan kepada dewan.” Katanya.
“ Kita hanya sarankan kalau mau, agar dibentuk divisi khusus tetang penanganan aset daerah yang selama ini tekesan kurang masimal pendataannya, dan ada baiknya aset yang tidak bergerak maupun bergerak tersebut, dilakukan pendataan secara sendiri-sendiri (Terpisah). Tentunya menggunakan tenaga-tenaga yang profesional dan dapat dihandalkan tentang pendtaan aset. Dan kami tetap akan melakukan pengawasan serta pemantawan. Sejauh mana progresnya, telah berjalan. Supaya aset daerah ini, tidak terkesan tersia-siakan. Akan tetapi dapat terkontrol dengan baik. Sehingga tertib administrasi, secara data maupun terkait peruntukannya.” Demikian Zulfahni.
Sementara itu, kapala BKD Agus Sumarman, mengatakan, dari pertemuan tersebut pihaknya sagat sepakat dengan apa yang disarankan komisi II itu. Sehubungan dengan hal itu juga kata Agus, pihaknya akan melengkapai data-data terkait persoalan tersebut. “Akan tetapi inventasir itu, dipastikan akan memakan waktu yang panjang.” Kata Agus.
“Kalau masalah anggaran pada saat ini sudah mencukupi. Kita sepakat apa yang disampaikan dewan. Dan kedepannya, kita akan berupaya semaksimal mungkin.” Tutupnya.
Sekedar untuk diketahui, berdasarkan keterangan dari kepala BKD pula, untuk sementara terkait jumlah KD roda empat saat ini, tercatat berjumlah 329 unit. Sedangkan KD dengan roda enam sedikitnya 24 unit, dan kendaraan roda dua (Sepeda Motor) berjumlah 1.000 unit.(Aris)
