Pemkab Batang Mampu Pertahankan Opini WTP BPK RI 

363 views

Batang, medianasional.id – Pemkab Batang berhasil mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) di satu tahun kepemimpinan Bupati Wihaji dan Wakil Bupati Suyono. Raihan opini tersebut  setelah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2017 di audit oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Republik Indoensia Perwakilan Jawa Tengah.

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan LKPD Tahun Anggaran 2017 di serahkan secara langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Jawa Tengah, Hery Subowo, Jumat, (25/5) di Kantor RI Perwakilan Jawa Tengah  Semarang. Opini WTP tersebut menjadikan Kabupaten Batang meraih dua kali berturut – turut yaitu 2016 dan 2017.

Kepala Perwakilan BPK RI Jawa Tengah Hery Subowo Mengatakan, bahwa Opini Badan Pemeriksa Keuangan merupakan pernyataan profesional pemeriksa, mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria, yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Untuk akuntabilitas keuangan harus ada tiga sinergi antara lain, DPRD, Kepala Daerah dan BPK, karena untuk akuntabilitas keuangan tidak bisa di lakukan sendiri oleh BPK, fungsi DPRD juga memegang peran penting dalam mendorong untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan dari BPK.

“Mekanisme pemeriksaan keuangan dilakukan atas 7 laporan keuangan, yaitu laporan realisasi anggaran, perubahan anggaran lebih, neraca, Laporan operasional, laporan arus kas, perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan,” jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Hery memberikan pengarahan kunci sukses keberhasilan pengelolaan anggaran keuangan daerah yaitu kebijakan dan strategi pemeriksaan, komitmen pimpinan entitas, integritas independensi dan profesionallisme pemeriksaan, kerja keras dan tangungjawab pelaksanaan entitas.

Bupati Batang Wihaji mengatakan, opininya yang menyatakan Pemerintah Kabupaten Batang meraih WTP atas Laporan Keuangan Tahun 2017 merupakan kerja keras dari semua eksekutif dan legeslatif, atas kerja keras semua elemen yang menginginkan agar laporan keuangan pemerintahanya dapat di pertanggungjawabkan oleh lembaga audit.

“Pemeriksaan ini merupakan langkah yang sangat penting, karena untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan agar lebih baik dan berdaya guna. Kedepan, bagi saya ini wajib hukumnya untuk kedepan kerja lebih keras lagi dalam laporan keuangan,”katanya.

Lebih lanjut Wihaji mengatakan, pemeriksaan ini berguna agar supaya pengelolaan keuangan dan aset daerah lebih bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah adalah tugas dan tanggungjawab bersama.

“Saya ucapkan terimakasih kepada BPK yang telah memeriksa anggaran yang dikelola oleh Pemerintah Daerah yang sepenuhnya harus dipertanggungjawabkan,” Kata Wihaji.

Wihaji menegaskan, bahwa Pemerintah daerah harus mampu mengembalikan kepercayaan masyarakat melalui Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh BPK RI. Untuk itu, apresiasi dan dukungan disampaikan atas upaya BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah dalam memperbaiki pengelolaan dan tanggungjawab keuangan daerah.

“Selain hasil Pengelolaan Keuangan Tahun Anggaran 2017, kami pun berharap, ditahun 2018 ini Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Batang dapat mempertahankan WTP dengan hasil yang meningkat. Dalam arti lebih baik dalam keuangan dari tahun pengelolaan Keuangan yang sebelumnya. Pengelolaan mendapatkan baik dan tertata rapi akan opini yang maksimal”, imbuhnya.

Komitmen para pemangku kebijakan terhadap pengelolaan keuangan dan aset sangat diperlukan dan juga integritas ASN dalam dalam absensi karena dapat mempengaruhi Tunjangan Tambahan Penghasilan, karena sebagai tanggung jawab  pengguna anggaran dan menyusun laporan keuangan daerah setiap tahun harus dilaksanakan tentunya dengan berdasar peraturan yang berlaku.

“Kami terus berupaya untuk memperbaikinya. Kami senantiasa menjalin hubungan dan komunikasi yang baik dan patuh dengan BPK melalui konsultasi dan koordinasi terus menerus, sampai benar-benar jelas dan paham. Karena aset merupakan permasalahan yang sangat rumit dan mengurainya pun tidak bisa cepat, butuh waktu yang lama dan kerja keras serta perlu komitmen pengguna anggaran dan pemangku kebijakan”, imbuhnya.

Prestasi ini merupakan hasil dari komitmen bersama antara legislatif dan eksekutif yang memang berupaya semaksimal mungkin untuk melakukan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan kepada negara. Sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah semakin meningkat.

Ketua DPRD Kabupaten Batang Imam Teguh Raharjo yang di daulat memberikan sambutan perwakilanya mengatakan,  bahwa temen – temen auditor BPK  bekerja apa adanya, tidak ada rekayasa dan kami dalam laporan keuangannya juga sesuai azas kepatutan dalam pembukuan akuntansi.

“Kami tetap nurut sesuai perintah aturan dan atas segala petunjuk yang di berikan oleh auditor BPK kita lakukan dan benahi. Mendapat WTP membuat Bangga tidak mendapatkan tidak ada kebanggaan,” Kata Imam teguh Raharjo.

Ia juga berharap agar Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan Pemerintah Daerah ada gayung bersambut antara legislatif dan eksekutif untuk menindaklanjuti agar laporan keuangan dapat menjadi lebih baik seperti harapan dari BPK.

Dalam kesempatan tersebut Bupati Batang juga didaulat untuk mengisi tauziah singkat sebelum buka puasa. Adapun penyerahan hasil pemeriksaan LKPD TA 2017 ada enam Kabupaten yang berhasil meraih opini WTP yaitu Batang, Wonogiri, Blora, Pemalang, Kendal. (Son /Edo)

DomaiNesia

Batang Opini WTP

Penulis: 
author

Posting Terkait

Tinggalkan pesan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.