Pembukaan Kegiatan SLRT se Ekskaresidenan Pekalongan dan Banyumas

Pekalongan276 Dilihat

Kota Pekalongan, medianasional.id Banyak terobosan yang dilakukan oleh pemerintah dalam menurunkan angka kemiskinan tidak sepenuhnya berjalan efektif apabila tidak didukung Basis Data Terpadu (BDT) yang valid. Oleh karena itu Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengajak segenap Pemerintah Kabupaten/Kota untuk bersama-sama menegakkan integritas dalam mengawal BDT. Seperti yang disampaikan oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, Nur Hadi Amiyanto mewakili Wakil Gubernur Jawa Tengah saat membuka kegiatan Sosialisasi Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) Untuk Eks. wilayah Karesidenan Pekalongan dan Banyumas Tahun 2019 di Ruang Amarta Setda Kota Pekalongan, Senin (25/3/2019).

“Banyak penduduk miskin kerap tidak memperoleh perlindungan sosial yg komprehensif dan terdapat ketidaktepatan sasaran program kegiatan maupun lokasi intervensi kemiskinan yang diakibatkan belum terintegrasinya program penanggulangan kemiskinan. Dengan SLRT ini bertujuan untuk lebih meningkatkan efektifitas dan efisiensi sistem perlindungan sosial dalam mengurangi kemiskinan, kerentanan, dan kesenjangan sosial bagi fakir miskin dan orang tidak mampu secara dinamis,” kata Nur Hadi.

Dibpaparkan Nur Hadi, penduduk miskin di Jawa Tengah hingga bulan September 2018 sebesar 11,19%. Angka tersebut masih dibawah target dari 10,4% sehingga penanggulangan kemiskinan harus menjadi perhatian bersama. Di bentukan SLRT dengan melibatkan SKPD, lembaga sosial, dan stakeholder terkait ini diharapkan dapat meminimalisir temuan data yang belum valid antar lintas sektoral tersebut sehingga dapat menghasilkan sebuah data yang saling terintegrasi guna mewujudkan masyarakat Jawa Tengah yang semakin sejahtera dan berbicara.

Di jelaskan olehnya, selain untuk perlindungan sosial, SLRT juga adalah akses untuk meningkatkan rumah tangga keluarga miskin dan rentan miskin terhadap multi program layanan kesejahteraan sosial. Lebih lanjut, Nur Hadi menyampaikan hingga tahun 2018, SLRT telah dikembangan di 8 kabupaten/kota di Jateng dengan dukungan APBN yang tersebar di Kabupaten Demak, Kendal, Sukoharjo, Sragen, Kota Surakarta, Kota Pekalongan, Kabupaten Semarang dan Kota Semarang.

“SLRT adalah sistem yang membantu mengidentifikasi masyarakat miskin dan rentan miskin berdasarkan profil dalam basis data dan menghubungkan dengan program-program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Provinsi, maupun Kabupaten/Kota sesuai kebutuhan mereka, melakukan rujukan dan memantau penanganan keluhan untuk memastikan keluhan-keluhan tersebut tertangani dengan baik. Data base yang ada di BDT bisa diupdate melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation atau SIK-NG. Pemprov Jateng diberi kewenangan untuk mengupdate sehingga indikator kemiskinan akan lebih mempercepat penanggulangan kemiskinan” jelas Nur Hadi.

Di sisi lain, orang nomor satu di Pekalongan yang juga Walikota Pekalongan, Saelany Machfudz menegaskan betapa kompleksnya permasalahan kemiskinan dan sosial tersebut, maka penanganannya memang harus terintegrasi dan terpadu sekaligus mampu memberikan solusi layanan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Untuk itu diperlukan suatu Sistem Layanan Rujukan Terpadu dengan harapan pelayanan kemiskinan dan permasalahan sosial lainnya dapat terlaksana dengan sinergis antar OPD dan Pemerintah Daerah.

“Untuk keluarga miskin yang ada di Kota Pekalongan yang tercantum dalam aplikasi SLRT ini sekitar 33,282 rumah tangga sasaran atau secara keseluruhan sekitar 6,75%. Angka ini merupakan suatu angka yang kecil. Di Kota Pekalongan sebetulnya kalau kita bicara masalah angka kemiskinan di Kota Pekalongan sudah cukup bagus. Tahun 2017 sekitar 7, 47%, sedangkan di tahun 2018 lalu turun menjadi 6,75%. Ini berarti ada penurunan yang tentu saja akan kita pacu terus dalam RPJMD. Target kita sekitar 6% InshaAllah akan terpenuhi,” ucap Saelany.

Dijelaskan Saelany berbagai upaya penanggulangan kemiskinan di Kota Pekalongan melalui program RTLH, PKH, Kartu Pintar dan sebagainya yang dinilai cukup berhasil dapat menanggulangi kemiskinan memang diperlukan kesatuan data yang saling terintegrasi. Dengan adanya SLRT ini, pihaknya berharap dapat membantu mengidentifikasi kebutuhan keluhan masyarakat miskin dan rentan miskin, dan memantau penanganan kemiskinan agar lebih terkoordinasi dan tepat sasaran.

“Inilah yang harus kita satukan sehingga kalau kita membicarakan data orang miskin itu memang harus satu data, by name dan by address termasuk SLRT ini adalah upaya untuk mengarah kesana. Intinya angka kemiskinan harus turun dalam kondisi Indonesia yang cukup bagus ini,” terang Saelany.

Reporter : Anton Sutarko.

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.