Mandailing natal,Medianasional.id – Pemerintah Pusat di bawah kepemimpinan Ir.Joko Widodo dan Jusuf Kalla sejak tahun 2015 yang lalu hingga tahun 2018 telah menggelontorkan APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) melalui Dana Desa (DD) ke seluruh desa yang ada di NKRI, termasuk di wilayah Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal.
Tetapi, masyarakat di Kecamatan Panyabungan Utara sampai sekarang menilai bahwa Dana Desa (DD) yang jumlahnya hampir Rp 1 Milyar itu justru menjadi masalah, seperti di Desa Torbanua Raja, Desa Beringin Jaya, Desa Tanjung Mompang yang banyak diadukan warganya baik ke Polisi maupun ke Inspektorat, sebab penggunaannya dinilai menyalahi aturan.
Apakah karena faktor kecemburuan, atau disebabkan Kades kurang transparan, apakah memang benar-benar menyalahi aturan? Bukankah ada Camat, Pendamping, Dinas PMD, Inspektorat dan bahkan Polisi, atau memang Kades sejak menerima Dana Desa (DD) gaya hidupnya jauh berubah dari sebelumnya atau memang warga yang protes karena tidak kebagian, tapi lebih dominan disebabkan Kades yang kurang terbuka kepada warganya dalam pengelolaan Dana Desa.
Contohnya, muncul pengaduan dari Aliansi Masyarakat Tertindas Desa Torbanua Raja Kecamatan Panyabungan Utara, salah satu bukti bahwa Inspektorat di bawah Kepemimpinan Marwan B Siregar,SH kemungkinan kurang transparan dalam melakukan pemeriksaan, sehingga proyek yang sumbernya dari Dana Desa justru manfaatnya belum dirasakan masyarakat, tetapi lolos dari pemeriksaan Inspektorat, ironis memang.
Diharapkan sebaiknya Polres Mandailing Natal kalau memang sudah menerima Pengaduan dari masyarakat baik melalui tulisan maupun mengadukan secara langsung agar secepatnya memeriksa seluruh Kades yang memang diadukan/dilaporkan masyarakatnya dan jika memang terbukti melakukan korupsi segera ditindak sesuai hukum yang berlaku dan jika tidak terbutki diumumkan melalui media agar masyarakat mengetahuinya. (st)
