KPRO Desak Pemprov Selesaikan Jembatan Ake Buton Yang Terbengkalai

Uncategorized94 Dilihat
Suasana Aksi berlangsung oleh KPRO

Ternate, medianasional.id – Komite Perjuangan Rakyat Obi (KPRO) yang dibentuk oleh mahasiswa Obi Kembali Melalukan Aksi Ujuk Rasa tepatnya didepan kantor Gubernur Maluku Utara Sofifi, Senin (30/12/2019).

Kordinator aksi Adam Basirun dalam orasinya memaparkan bahwa kepulauan Obi merupakan salah satu pulau yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah khususnya emas, nikel dan batu bara. Namun dengan kekayaan SDA yang melimpah ini tidak menjamin kesejahteraan dan kebahagiaan kepada masyarakat obi.

“Untuk itu selaku putra-putri daerah yang mempunyai hak untuk mendapatkan kesejahteraan seperti masyarakat lainnya, tidak sama seperti kami yang ada di pulau Obi yang notabenenya punya perlengkapan fasilitas infrastruktur pembangunan dan kekayaan SDA yang melimpah rua, kami masyarakat obi dianatirikan di Daerah sendiri,” jelasnya.

Lanjut Adam, pada tanggal 5 Desember 2016 yang lalu terjadi salah satu bencana alam berupa banjir besar hingga dapat mematahkan jembatan yang menyambungkan antara Desa Ake Buton dan Jikotamo hingga saat ini tidak ada perhatian perbaikan oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara.

Jembatan Ake Buton sangat dibutuhkan bagi masyarakat obi, sebab sejak patahnya jembatan ini dapat berdampak buruk bagi masyarakat obi, diantaranya berdampak pada sektor ekonomi, pendidikan dan kesehatan.

“Patahnya jembatan Ake Buton membuat aktifitas kami terhambat,” ungkap dia.

Jembatan Ake Buton menjadi perhatian serius bagi kami masyarakat obi sebab anggaran tahap pertama di tahun 2018 senilai 3.443.705.000 tidak berbanding lurus dengan hasil pekerjaan di lapangan, oleh sebab itu kami dari Komite Perjuangan Rakyat Obi mempertanyakan kepada Dinas Pekerjaan Umum agar ada keterbukaan terkait persoalan jembatan yang bagi kami sedang bermasalah.

Kerna permasalahan proyek pembangunan jembatan Ake Buton Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan tahap pertama yang dikerjakan sejak tanggal 8 Agustus oleh PT Tugu Utama Sejati dengan no 600. 6.30/ sp/ DPUR-MU/APBD/BM/PPK-WILV/FSK.159/2018 ini masih menjadi pertanyaan besar bagi kami.

Olehnya itu DPRD Provinsi Maluku Utara harus serius untuk menyikapi persoalan pembangunan jembatan Ake Buton, sebab dari hasil pengkajian kami proyek pembangunan jembatan ini masih ada keganjalan yang harus diteliti agar secepatnya bisa terselesaikan.

“ Jika persoalan ini tidak mampu diselesaikan maka kami punya keyakinan bahwa Pemprov tidak ada keseriusan untuk melakukan proses penyelesaian persoalan jembatan Ake Butun,” ucapnya.

Terpisah Sekertaris Pekerjaan Umum dan penataan progres Perovinsi Malut Wahajria Ss.,Tp. Menambakan bahwa pada kesempatan ini kami menerima dan menampung Aspirasi dari Teman-teman masa aksi untuk selanutnya disampaikan kepada penangung jawab kegiatan Jembatan Ake Buton dalam hal ini Kadis PU. Dan untuk pertemuan berikut kami sediakan waktu pada tanggal 3 Januari untuk melakukan Audens.

Tiga poin yang menjadi tuntutan masa aksi pada ksempatan ini yakni meminta DPRD provinsi agar secepatnya melakukan tim Pansus menginvestigasi persoalan anggaran tahap pertama pembangunan jembatan Ake Buton yang kedua dinas pekerjaan umum harus ada keterbukaan persoalan jembatan atau Buton, dan yang ketiga jika terindikasi korupsi maka tangkap dan penjelasan kontraktor PT Tugu Utama Sejati.

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.