Ini Penjelasan PUPR Kab. Bogor Terkait Pengumuman Wajib Tunjukkan Surat Keterangan Bebas Covid-19

538 views

Pengumuman Wajib Tunjukkan Surat Keterangan Bebas Covid-19.

Cibinong, Medianasional.id -Satuan Kerja pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Kabupaten Bogor, mengeluarkan kebijakan kepada para tamu yang berkepentingan datang ke Kantor Dinas PUPR diwajibkan membawa bukti/hasil surat keterangan asli non-reaktif rapid tes negatif Swab/PCR.

Pengumuman kebijakan itu terpampang di pintu masuk kantor Dinas PUPR, yang ditanda tangani langsung oleh Kepala Dinas PUPR R. Soebiantoro.W, ATD.,M.M

Awak Media Nasional mengkonfirmasi kepihak terkait (PUPR Kab. Bogor) adanya sebuah Informasi pengumuman yang dipasang di Kantor Dinas PUPR melalui pesan whatsapp pada Rabu (9/9/2020) dini hari.

Kasi Perencanaan Evaluasi Irigasi, dan SDA, Sukiswanto, Dipl. ATP., M.T, membenarkan adanya pengumuman tersebut, pihaknya menjelaskan karena meningkatnya penyebaran covid-19 sehingga perlu pencegahan, hal itupun yang sudah diterapkan di kantor PUPR lain. Saat kunjungan kerja di luar kota dirinya dimintai surat keterangan bebas Covid, penerapan ini bertujuan untuk mencegah penularan yang lebih luas lagi.

“Iya benar, karena covid sudah sangat menghawatirkan penularannya, kabupaten Bogor, kota juga wajib tes rapid. Tanggal 24 saya ke Tangerang juga wajib bawa surat bebas covid,” terangnya.

Lebih lanjut Sukiswanto yang akrab disapa Sukis membenarkan bahwa belum semua juga staf PUPR Test Covid.

“Kalau staf belum semua tes covid…” singkatnya.

Secara teknis pelayanan bagi pengunjung, Pihak PUPR-pun mempersilahkan tamu-tamu dari SKPD lain untuk menunggu di bawah sehingga pihak yang dituju akan turun menemui tamunya.

“Kalau tamu dari luar yang akan masuk dalam Dinas PUPR dilarang, termasuk tamu-tamu dari SKPD lain. Kalau mau bertamu nunggu di bawah dan yang akan ditemui turun ke bawah menemui tamunya,” ucap Suki

“Ini salah satu upaya pencegahan penyebaran Covid di lingkungan PUPR”, tegasnya.

Bagian umum PUPR juga memberikan penjelasan melalui pesan whatsapp yang diterima wartawan Media Nasional Bogor Raya. Berikut Penjelasan dari bagian umum.
“1. Trend penularan di kabupaten Bogor rata-rata 30 – 40 orang setiap hari.
2. Bogor kota zona merah.
3. Kadis PU kota bandung & beberapa staf tertular/positif covid. Langkah DPUPR Kabupaten Bogor untuk pencegahan penularan covid 19, untuk sementara ada larangan bagi setiap orang masuk kantor DPUPR, tanpa mengurangi pelayanan kepada masyarakat maka difasilitasi ruang di basemend untuk bertemu dengan pegawai DPUPR. Bila trend penularan sudah menurun maka akan dibuka seperti biasa. Kebetulan kantor DPUPR belum dilaksanakan tes covid, hanya beberapa pegawai saja yang sudah dites dikarenakan akan dinas ke luar kota,” urainya.

Wartawan Media Nasional sendiri sepakat bahwa memutus rantai penularan covid-19 wajib diantisipasi dengan berbagai cara, seperti kebijakan yang diterapkan di PUPR Kabupaten Bogor.

“Menurut saya selaku ketua Asosiasi Jurnalis Warga Indonesia (AJWI) Bogor Raya, jika pengumuman yang dipasang di PUPR sah-sah saja jika hal itu didasari pada alasan dan prinsip khususnya dalam mencegah penyebaran wabah Covid-19,” kata Nimbrod Rungga.

Wajar kalau pengumuman yang dipasang oleh PUPR tentang wajib bagi tamu yang berkunjung ke PUPR Kabupaten Bogor menunjukkan surat keterangan bebas covid-19 menuai banyak kritikan dari rekan-rekan media dikarenakan staf Dinas PUPR sendiri belum semua melakukan rapid tes. Bagaimana mungkin aturan diberlakukan bagi orang lain kalau lingkungan PUPR sendiri tidak menunjukkan indikasi bebas covid-19.

“Kami harapkan pengumuman itu bisa dikaji lagi atau direvisi, bila sejatinya hanya diberlakukan bagi tamu luar kota maka pengumuman itu harus jelas, jangan membuat kebijakan sementara pihak PUPR sendiri tidak menerapkan hal yang sama bagi stafnya,” imbuh ketua Asosiasi Jurnalis Warga Indonesia (AJWI) Bogor Raya.

Di beberapa instansi pemerintahan di kabupaten Bogor maupun legislatif masih bisa melayani masyarakat tanpa adanya pengumuman bebas covid-19, namun penerapan standar protokoler kesehatan yang selalu diutamakan dalam pelayanan publik. (Nimbrod Rungga)

DomaiNesia

Bogor

Penulis: 
author

Posting Terkait

Tinggalkan pesan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.