Dedi Supandi : “12 Kecamatan di Jawa Barat Tidak Memiliki SMA/SMK Negeri Maupun Swasta”

Bandung124 Dilihat

Bandung, Medianasional.id — Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Dedi Supandi menjelaskan tidak memungkiri kebutuhan pembangunan sekolah, hal itu menjadi salah satu permasalahan. Bahkan Ia menegaskan setidaknya ada 12 kecamatan di Jawa Barat yang sama sekali tidak memiliki SMA, SMK baik negeri maupun swasta.

“Permasalahan lainnya seperti masih ada keluhan PPDB, kesenjangan peserta didik, isu lulusan SMK menjadi penyumbang pengangguran,” ujar Dedi Supandi saat membuka Webinar tentang Menumbuhkan Siswa Tangguh di Masa Pandemi.

Lebih jauh Dedi menyampaikan Jabar mempunyai visi Jabar Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi. Dari visi tersebut diturunkan pada beberapa misi. Menurut Dedi, pihaknya masuk ke misi kedua, yakni melahirkan manusia yang berbudaya, berkualitas, bahagia dan produktif melalui peningkatan pelayanan publik yang inovatif.

“Di mana misi kita masuk di misi dua bagaimana melahirkan manusia berbudaya, berkualitas, bahagia dan produktif. Dari misi kedua itu tentunya banyak pokok permasalahan yang dihadapi dinas pendidikan,”

Dedi menegaskan, tugas pokoknya adalah bagaimana meningkatkan aksesibilitas dan mutu pendidikan. Bagaimana mempunyai strategi penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas, merata, termasuk juga terjangkau dengan misi strategis pembinaan pendidikan SMA, SMK, dan SLB.

“Dari beberapa permasalahan, saya mewujudkan strategi Program Pendidikan Berkarakter Berbasis Kebudayaan Jawa Barat. Dari strategi ini melahirkan tiga indikator. Satu Jabar Masagi, dua revitalisasi dan integrasi sekolah, tiga Jabar future leader,” pungkasnya. Sementara warga Desa Dawuan dengan penuh harap memohon kepada Anggota DPRD Jawa Barat Husin S.E dari Dapil XII (Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon dan Kabupaten Indramayu) agar bisa membantu mewujudkan sekolah setingkat SMA bagi masyarakat Desa Dawuan.
Husin akan mendorong dinas terkait untuk memprioritaskan sektor pembangunan sekolah baru di setiap daerah, khususnya di Desa Dawuan efek dari program sistem zonasi.

“Tentu kami akan dorong untuk pembangunan sekolah baru di sini,” ujar Husin di Kantor Desa Dawuan, Kabupaten Cirebon, saat menyelenggarakan kegiatan Reses III Tahun Anggaran 2019/2020.

Mekanisme pengajuannya, ujar politisi dari Partai Perindo tersebut, dapat melalui e-budgeting secara online dari tiap-tiap Kabupaten/Kota di Jabar. Pihaknya akan turut mengawal dalam usulan tersebut.

“Harus ada usulan terlebih dahulu dari desa yang mengusulkan,” katanya.

Harapan yang sama juga disampaikan kepada Anggota DPRD Jawa Barat Ir Prasetyawati MM. Saat melaksanakan Reses III Tahun 2019/2020, di SMAN 2 Gunung Putri Kabupaten Bogor.
Prasetyawati menerima permintaan warga terkait dengan penambahan SMA negeri.

Alasannya, daerah Gunung Putri merupakan salah satu kecamatan terpadat penduduknya di Kabupaten Bogor. Oleh karena itu, 2 SMA Negeri di daerah Gunung Putri masih dirasa kurang.

Prasetyawati merespons positif permohonan masyarakat. Ia juga berharap ke depannya SMA negeri di daerah Gunung Putri ditambah lagi.

“Kami sebagai anggota dewan provinsi akan mengawal terus aspirasi dari masyarakat dan menindaklanjuti ke pihak yang berwenang,” kata Prasetyawati dari Dapil Jawa Barat VI (Kabupaten Bogor). (Riswandi)

Editor : Putri

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.